ALTERNASI.NEWS — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan progres positif dalam implementasi Reformasi Birokrasi (RB). Data terkini dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menunjukkan adanya lonjakan signifikan pada Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Sulsel untuk tahun 2024.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dirilis pada Rabu (30/4/2025), indeks RB Sulsel tercatat meningkat dari 74,21 (kategori BB) pada tahun 2023 menjadi 81,74 (kategori A). Capaian ini sekaligus menempatkan Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan indeks Reformasi Birokrasi tertinggi di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua, dengan predikat “Memuaskan”.
Apresiasi atas capaian ini secara langsung disampaikan oleh Menteri PAN-RB kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dalam acara yang berlangsung di Jakarta. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan upaya konkret Pemprov Sulsel dalam mendorong agenda reformasi birokrasi di tingkat daerah.
Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa Reformasi Birokrasi Tematik di Sulsel berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan sebesar 0,64% pada tahun 2024. Sementara itu, pada aspek Reformasi Birokrasi General, terjadi peningkatan pada sejumlah indikator kunci, termasuk Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (91), Tingkat Digitalisasi Arsip (84,55), Indeks Reformasi Hukum (98,16), Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi (Level 5), Indeks SPBE (3,94), dan Arsitektur SPBE (Level 3).
Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel, Bustanul Arifin, menyampaikan bahwa peningkatan ini merupakan hasil kolaborasi yang baik antara berbagai pihak terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. “Kenaikan indeks ini menjadi indikator bahwa langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan dan penguatan integritas ASN di Pemprov Sulsel berada pada jalur yang tepat,” ujarnya.
Berbagai inisiatif seperti digitalisasi pelayanan publik berbasis e-government, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), implementasi zona integritas menuju WBK, serta peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan berbasis kompetensi dan merit system menjadi pendorong capaian ini.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menegaskan komitmen untuk melanjutkan agenda Reformasi Birokrasi secara komprehensif, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan investasi melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Peningkatan indeks Reformasi Birokrasi ini lebih dari sekadar angka, melainkan representasi dari birokrasi yang semakin matang, responsif, dan profesional,” pungkasnya. (*)
