ALTERNASI.NEWS — Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam menangani permasalahan banjir yang kerap melanda kawasan Perumnas Antang, Kecamatan Manggala. Salah satu opsi utama yang kini tengah dikaji secara serius oleh Pemkot adalah relokasi warga dari wilayah-wilayah yang tergolong rawan banjir.
Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbach, menyambut positif inisiatif Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Ia menyebut langkah tersebut sebagai tindakan yang tepat, mulia, dan patut mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat, mengingat tujuan utamanya adalah keselamatan serta kenyamanan warga.
“Program ini bisa menyelamatkan banyak orang dari risiko banjir. Jika dijalankan secara transparan dan disertai dengan kompensasi yang layak bagi warga terdampak, saya yakin ini bisa menjadi solusi nyata dan jangka panjang,” ujar Muchlis dalam keterangannya, Kamis (22/5/2025).
Namun, Muchlis juga mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan relokasi, Pemkot harus benar-benar memperhatikan berbagai aspek krusial. Salah satunya adalah lokasi pengganti yang harus lebih layak, tidak berada jauh dari tempat kerja atau sumber penghidupan warga, serta memiliki akses yang baik terhadap layanan dasar seperti pendidikan, fasilitas umum, dan aktivitas harian lainnya.
“Relokasi jangan sampai justru mempersulit hidup warga. Pekerja informal dan harian tidak bisa dipindahkan terlalu jauh dari tempat mencari nafkah. Pegawai kantoran mungkin lebih fleksibel, tapi warga biasa perlu perlindungan lebih dalam aspek kesejahteraan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa suksesnya program ini bukan hanya bergantung pada kesiapan teknis dan anggaran, tetapi juga dukungan moral dari seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, doa dan kepercayaan warga terhadap kebijakan ini akan menjadi penentu penting dalam keberhasilan implementasinya.
“Satu kata paling penting untuk program ini adalah, kita didoakan dan didukung. Itu modal sosial yang tidak bisa diabaikan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah menggelar pertemuan dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang dalam rangka menyiapkan langkah-langkah konkret dan jangka panjang untuk mengatasi persoalan banjir di sejumlah titik rawan. Salah satu rencana yang tengah dimatangkan adalah relokasi sekitar 400 rumah di kawasan Perumnas Antang Blok 10 dan BTN Kodam 3, dengan estimasi anggaran mencapai Rp400 miliar.
Pemkot Makassar juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan relokasi di titik-titik genangan banjir lainnya. Anggaran yang disiapkan pun diperkirakan mencapai sekitar Rp1 miliar per unit rumah, termasuk untuk pembangunan hunian baru dan fasilitas penunjangnya.
Munafri menegaskan bahwa persoalan banjir tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan reaktif dan jangka pendek semata. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang rasional, bertahap, dan menyeluruh.
“Kalau ini tidak ditangani segera dan secara menyeluruh, maka banjir akan terus jadi masalah berulang tiap tahun. Kita butuh solusi jangka panjang yang realistis, bukan tambal sulam,” tegasnya.
Selain relokasi, Pemkot juga akan memaksimalkan fungsi kanal-kanal eksisting melalui pendekatan hilirisasi. Bukan hanya pengerukan sedimen, melainkan penguatan sistem pengaliran air yang lebih efisien dan terpadu.
“Perencanaan jangka panjang harus sistemik. Kanal tidak cukup hanya diangkat sedimennya. Harus ada evaluasi fungsi aliran, infrastruktur pendukung, dan koordinasi lintas instansi,” tutup Munafri.
Dengan sinergi antara Pemkot Makassar, DPRD, dan masyarakat, diharapkan solusi banjir yang selama ini menjadi momok tahunan di wilayah Antang dan sekitarnya bisa segera terwujud secara permanen.(*)
