MAKASSAR,ALTERNASI.NEWS–Salah saru pengembang terbesar ketiga di Indonesia, H. Badris Salam, turut serta mendampingi komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (18/9).
“Alhamdulillah setelah kami bertemu pak Heru selaku komisioner BP Tapera pada pada Hari Kamis di Jakarta, kami diajak ikut serta beraudiensi dengan Gubernur Sulsel. Kami selaku pengembang di bawah bendera REI Sulsel siap mewujudkan program 3 juta rumah,” ujar Badris.
Pertemuan ini membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak serta terjangkau melalui program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Dalam audiensi tersebut, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho memaparkan skema pembiayaan KPR Sejahtera FLPP, termasuk implementasi kebijakan tenor pembiayaan hingga 40 tahun. Untuk wilayah Sulawesi Selatan yang masuk ke dalam zona 3, simulasi angsuran KPR FLPP berkisar Rp1,8 juta per bulan untuk tenor 10 tahun hingga sekitar Rp800 ribu per bulan untuk tenor 40 tahun. Skema ini tetap memberikan berbagai kemudahan, seperti uang muka sebesar 1% serta subsidi asuransi yang ditanggung oleh pemerintah.
“Melalui kebijakan tenor pembiayaan hingga 40 tahun, BP Tapera berupaya menghadirkan angsuran KPR FLPP yang semakin terjangkau bagi masyarakat. Kami berharap skema ini dapat memperluas kesempatan bagi masyarakat, khususnya ASN dan pekerja berpenghasilan rendah, untuk memiliki rumah pertama,” ujar Heru Pudyo Nugroho.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyambut baik dan menyampaikan dukungannya terhadap implementasi tenor panjang FLPP sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk menekan angka backlog perumahan, sekaligus membuka peluang kepemilikan rumah yang lebih luas bagi ASN, PPPK, dan kelompok buruh di Sulawesi Selatan.
“Kami mendukung kebijakan FLPP dengan tenor hingga 40 tahun karena dapat memberikan ruang angsuran yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga akan mendorong sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar program ini dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk melalui skema dukungan bagi ASN dan pekerja,” ucap Andi Sudirman Sulaiman.
Selain itu, Gubernur juga menyampaikan usulan peningkatan kuota FLPP untuk wilayah Sulawesi Selatan menjadi 25.000 unit. Pemprov Sulsel turut menjajaki bentuk dukungan melalui mekanisme tambahan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) serta sistem pemotongan penghasilan langsung untuk pembayaran angsuran dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dalam pertemuan ini, dibahas pula rencana pemanfaatan lahan seluas sekitar 750 hektare guna pengembangan kawasan perumahan subsidi terintegrasi yang memerhatikan aspek kelayakan teknis serta tata ruang.
